nusakini.com-Semarang – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menghilangkan kawasan permukiman kumuh mulai menunjukkan hasil. Tahun demi tahun, jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng terus mengalami penurunan. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Budi Wibowo mengatakan, berdasarkan RPJMN, pada 2014 lalu jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng sebanyak 3.982 hektare. Namun setelah seluruh bupati/ wali kota di Jateng melakukan pengecekan dan update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN itu, yakni mencapai 6.981 hektare. 

“Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius. Dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 (hektare) saja. Artinya sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan,” kata Budi saat ditemui dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin (25/3). 

Sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi, penyelesaiannya akan dikeroyok, sehingga ditargetkan pada 2024 semua kawasan kumuh di Jateng akan dihapuskan. 

“Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud,” ucapnya. 

• Bulan Dana PMI 2024 Kabupaten Temanggung Kumpulkan Dana Rp1,766 miliar
• Ziarah ke Makam Pahlawan, Sekda Jateng Ingatkan ASN Jaga Integritas
• Kampanyekan Antikekerasan, Sekda Jateng: Cintai Keluarga agar Betah di Rumah
• HUT ke-53 Korpri, Ribuan Warga Ramaikan Jalan Sehat Hingga Borong Sayur dan Cabai Kering
• Meski Gagal ke Final Piala Asia U-23, Nana Optimistis Garuda Muda Kembali Bangkit

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur. Lebih dari itu, aspek kultural dan sosial masyarakat juga harus diperhatikan. 

“Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya mengubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga diubah,” kata dia. 

Menurut mantan anggota DPR RI ini, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Dia sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya. 

“Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas gubernur. 

Ditambahkan, kesejahteraan masyarakat salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Karenanya, di negara-negara maju, aspek itu benar-benar diperhatikan. 

“Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh. Di negara-negara maju itu pasti lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan,” ungkapnya. (p/ab)